JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi Warga negara asing (WNA) Pelanggar Keimigrasian dan Subyek Perhatian Khusus Pemerintah Filipina berinisial AG pada hari ini, Kamis (05/09/2024). Wanita berusia 34 tahun itu diduga melakukan beberapa  tindak  kriminal,  antara  lain  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO) hingga pencucian uang.

AG berhasil diamankan Interpol Indonesia pada Selasa (03/09/2024) pukul 23.58 di Curug, Kabupaten Tangerang,Banten. Direktur Pengawasan dan PenindakanKeimigrasian, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan KeimigrasianDitjen Imigrasi mendeportasi AG hari ini (05/09/2024) pukul 18.00 WIB, bekerja sama dengan Biro Investigasi Nasional dan Biro Imigrasi Filipina. Selanjutnya, AG akan melanjutkan proses hukum di negaranya.

“Kami menerima surat dari Biro Imigrasi Filipina pada 19 Agustus 2024 perihal perhatian khusus kepada 4 (empat) orang warga negara Filipina yang diduga terlibat tindak pidana keimigrasian berupa pemalsuan identitas pada dokumen perjalanan dan tindak pidana perdagangan orang. Berdasar pada surat tersebut, Ditjen Imigrasi menerapkan  cekal  pada  AG  beserta  kawanannya  yakni SG, WG dan KO,” tutur Godam.

Ia menambahkan, AG juga telah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian RI terkait dugaan tindak kriminal yang dilakukannya sebelum dideportasi.

Sebelumnya,  SG  (Pr,  40th)  dan  KO  (Pr,  24th)  yang  juga  masuk  dalam  DPO Pemerintah   Filipina   telah   ditangkap   oleh   Petugas   Imigrasi   di   Batam  Center, Kepulauan Riau Pada (22/08/2024) lalu. Mereka berhasil ditemukan melalui pemeriksaan dan penelusuran pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Petugas mendapati seorang berinisial ZJ (WN Singapura) yang melakukan pemesanan empat Kamar di sebuah Hotel di Batam Center selama tiga hari terakhir. Dari hasil pengecekan  CCTV  didapati  ZJ  adalah  pihak yang membantu SG dan KO untuk reservasi hotel.

SG dan KO dibawa ke Direktorat Wasdakim Ditjen Imigrasi pada Rabu (21/08/2024). Keesokan harinya, Kamis (22/08/2024) kedua WNA tersebut dideportasi,dengan dikawal oleh Biro Investigasi Nasional Filipina dan Biro Imigrasi Filipina.

“Kami bersama dengan Kepolisian RI terus melakukan pengejaran terhadap WG. Pemerintah Indonesia danFilipina terus berkoordinasi untuk segera mengamankan WNA  tersebut.  Ditjen  Imigrasi  berkomitmen  melakukan pemberantasan kejahatan transnasional yang berkontribusi pada pengamanan kawasan ASEAN dari transnational   crime,   sebagaimana   disepakati  dalam  pertemuan  Dirjen  Imigrasi se-ASEAN di forum DGICM pada Agustus lalu,” tutup Godam.

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih Digital Government Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit tahun 2024. Kemenkumham menjadi yang terbaik dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk kategori Kementerian.

Penghargaan ini diterima Kemenkumham atas penerapan SPBE di Kemenkumham selama tahun 2023. Penghargaan tersebut diumumkan pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/05/2024).

Ini menjadi kali kedua Kemenkumham mendapatkan penghargaan penerapan SPBE, setelah sebelumnya menerima penghargaan serupa pada SPBE Summit 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, mengatakan Kemenkumham telah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan yang ada.

Ia menjelaskan, saat ini telah tersedia beragam pelayanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.

“Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi bisa dimanfaatkan di mana saja masyarakat berada. Cukup dengan handphone dan akses internet,” ucap Andap.

Andap menjelaskan, setidaknya terdapat delapan aspek SPBE yang terus ditingkatkan oleh Kemenkumham, yaitu kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.

Dari tahun ke tahun indeks SPBE Kemenkumham telah menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019, indeks SPBE Kemenkumham berada di titik 3,18 dari nilai maksimal 5. Selanjutnya, pada tahun 2021 mengalami peningkatan di nilai 3,68. Dan terbaru pada GDA 2024 Kemenkumham mendapatkan indeks 4,21 dengan predikat “Memuaskan”. Kemenkumham bahkan mencatatkan nilai maksimum 5.00 poin pada aspek layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

“Teknologi digital terus berkembang. Karena itu Kemenkumham juga terus memperbaiki berbagai aspek pelayanan digital agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap pelayanan Kemenkumham,” ucapnya.

Penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham yang baik, lanjutnya, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta kolaborasi antar unit kerja. Andap berkomitmen mengawal SPBE Kemenkumham menjadi lebih berkualitas.

“Kesuksesan Kemenkumham meraih penghargaan DGA 2 (dua) tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan, khususnya Menkumham, dan kolaborasi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kepuasan layanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan SPBE sehingga layanan Kemenkumham menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih transparan,” ungkap Andap.

Untuk diketahui, DGA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah menyelenggarakan SPBE. Pada tahun 2024, DGA diberikan kepada 65 (enam puluh lima) dari 621 (enam ratus dua puluh satu) IPPD.

Lhokseumawe — Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, dipimpin oleh Bapak Superman, selaku Pengendali teknis, dan Bapak Ade Kurniawan selaku Ketua Tim, beserta Ibu Rica Widia Pardosi, dan Muhammad Suhandwifa sebagai anggota tim, melakukan desk evaluasi dan verifikasi lapangan pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Selasa (14/5/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Bapak Usman, didampingi oleh Ketua Pembangunan ZI beserta ketua pokja dan tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, menyambut kehadiran tim dengan yel–yel yang kompak dan bersemangat.

Kepala Kantor Imigrasi, menyampaikan terkait dengan Capaian Kinerja, Prestasi dan Penghargaan, serta Proses Pembangunan Zona Integritas pada Imigrasi Lhokseumawe.

“Imigrasi Lhokseumawe berkomitmen untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, sebagai salah satu upaya yang dilakukan agar dapat memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.” Pungkas Usman.

Perubahan menuju ke arah yang baik selalu diusahakan oleh seluruh tim, dengan bekerja sama dan sama–sama bekerja. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan baik dengan saling bahu membahu antara seluruh tim.” Lanjutnya.

“Inovasi yang diciptakan oleh Imigrasi Lhokseumawe juga diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat, salah satunya adalah ES MiLho, Emergency Service Imigrasi Lhokseumawe, yaitu permohonan paspor bagi orang sakit yang petugas langsung datang ke lokasi pemohon, juga dengan inovasi lainnya.” Tutup Usman

Tim Desk Evaluasi memberikan saran dan masukan terkait poin–poin yang dapat ditingkatkan dari Imigrasi Lhokseumawe, salah satunya adalah kembali menambah inovasi yang ada dan diharapkan dapat langsung juga menyentuh masyarakat.

“Usaha yang diberikan oleh Imigrasi Lhokseumawe sudah sangat optimal dan baik, dapat kami rasakan dari pemaparan yang disampaikan, singkat namun sangat padat dan seluruh poinnya tersampaikan kepada kami.” Ungkap Superman.

“Hal ini juga diharapkan dapat ditingkatkan dan dipertahankan semangatnya. Seluruh poin–poin, saran, masukan, yang disampaikan oleh tim agar dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi kembali.” Tutup Superman.

Selanjutnya, Tim evaluasi melakukan verifikasi lapangan dan pengecekan atas sarana dan prasarana yang dimiliki, serta menanyakan terkait proses layanan yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe.

Tim verifikasi menyampaikan bahwa dengan ruang yang terbatas, Imigrasi Lhokseumawe mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti adanya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), Papan Informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan tersebar di lingkungan kantor, dan hal – hal lainnya.

Imigrasi Lhokseumawe berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, serta sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demi terciptanya suasana dan proses layanan yang diharapkan oleh seluruh pihak.

#KemenkumhamAceh
#MeurahBudiman
#DivimAceh
#UjoSujoto

Lhokseumawe – Imigrasi Lhokseumawe laksanakan Operasi JAGRATARA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Usman, melalui Kasi Inteldakim, Irwan Purnama, dan Kasi Tikkim, Izhar Rizki, serta anggota seksi Tikkim dan Inteldakim melaksanakan giat Operasi JAGRATARA pada hari Kamis dan Jumat tanggal 4-5 Mei 2024.

Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dilakukan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dengan Kendali Pusat di Seluruh Wilayah Indonesia. “Tim menyusuri beberapa hotel utama yang kemungkinan melayani tamu Warga Negara Asing yang datang ke Kota Lhokseumawe.” Pungkas Rizki.

Terpisah Kasi Inteldakim Irwan Purnama mengatakan, Beberapa hotel yang didatangi adalah Hotel Grand Sydney, Hotel Diana, Hotel Singapore, dan Hotel Winton.

“Pada saat dilakukan operasi pengawasan tidak terdapat orang asing yang menginap di semua hotel tersebut,” sebutnya.

Tim Pengawasan kembali mengingatkan para manager hotel terkait kepatuhan pemilik hotel/penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di hotel nya dan memastikan bahwa manajer/pengelola hotel memiliki kontak Kantor Imigrasi untuk kemudahan pelaporan orang asing di masa mendatang.

“Selain hotel, kita juga melakukan pengawasan ke Dayah di wilayah Aceh Utara.” Ungkap Irwan.

Dayah yang dikunjungi adalah Dayah Darul Huda di Langkahan, tim bertemu dengan Staf Pengajar Dayah Darul Huda atas nama Tgk. Muhammad Dahirin.

Tim menyampaikan maksud dan tujuan yakni melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian terkait dengan keberadaan Warga Negara Asing dalam hal ini santri yang berada di dayah/pesantren Darul Huda.

Tgk. Muhammad Dahirin menyampaikan bahwa Santri Warga Negara Asing yang terakhir diterima adalah Warga Negara Malaysia terakhir pada tahun 2023 dan telah melaporkan kepada Kantor Imigrasi, dan untuk saat ini tidak ada lagi Santri WNA yang berada di Dayah Darul Huda.

Pelaksanaan Operasi JAGRATARA bertujuan untuk meningkatkan Fungsi Keimigrasian dalam bidang Pengawasan Keimigrasian bagi WNA.

Dalam operasi, tidak ditemukan adanya pelanggaran Keimigrasian. Sangat penting melakukan kerjasama dengan seluruh masyarakat terkait informasi keimigrasian agar pelanggaran keimigrasian dapat diantisipasi.

#KemenkumhamAceh
#MeurahBudiman
#DivimAceh
#UjoSujoto

Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa.

Izin tinggal tersebut menjadi ‘jembatan’ antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru.
“Dengan begitu, warga negara asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus keluar wilayah Indonesia.

Begitu juga pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh Izin Tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim,

Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024.

Masa berlaku Izin Tinggal Peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang sudah berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNA keluar wilayah Indonesia.

Izin tinggal tersebut dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin Tinggal Terbatas. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dikenakan overstay jika permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir.

Warga negara asing yang ingin menggunakan Izin Tinggal Peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya keimigrasian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis.

Silmy menyebut, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya akomodasi yang seharusnya dikeluarkan apabila Orang Asing harus keluar dari wilayah Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan visa baru.

“Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia serta kemudahan dalam pelayanan,” pungkasnya.